wew wewww, sekarang akunya sering nge-post yaa hahaha...
maklum lagi mood-banget buat nge-post 'sesuatu' diblog tercintaku ini setelah liat viewer-nya kemarih hahaha...
sebenarnyta ini tugas sosiologiku udah lama juga, tadi waktu habis pulang dari masjid langsung buka laptop keinget deh sama artikel 'abal-abal'ku ini hahaha ^.^
udahlah yaa gak usah banyak bercuit lagi ;)
MARI DISIMAK ^^
Ini berarti bahwa kemiskinan masih merupakan masalah besar bangsa yang sudah puluhan tahun merdeka ini. Bayangkan, dengan jumlah penduduk miskin sebesar itu, kita mencatatkan diri sebagai Negara yang orang miskinnya lebih banyak dari jumlah penduduk Negara tetangga Malaysia. Karena di waktu yang sama Malaysia berpenduduk 26,79 juta orng.
Ironi ini belum terjadi ketika di tahun 1975 dimana kemiskinan bukanlah topik bahasan utama di berbagai seminar dan surat-surat kabar. Baik masyarakat maupun pemerintah seperti tabu membahasnya. Pembangunan dianggap akan menghapuskan kemiskinan dengan sendirinya. Dan pakar ekonomi dengan analisis-analisisnya berdiri paling depan dalam barisan para pakar yang manganggap bahwa pertumbuhan ekonomi cukup mampu mengatasi segala masalah sosial ekonomi bangsa.
Selama periode 1976-1996 (20 tahun, Repelita II-V) angka kemiskinan Indonesia turun drastis dari 40% menjadi 11% yang dianggap cukup menjadi pembenaran bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun dalam periode itu adalah faktor penentunya. Maka krismon 1997-98 yang kembali meningkatkan angka kemiskinan menjadi 24% tahun 1998 dengan mudah dijadikan alasan kuat lain bahwa memang pertumbuhan ekonomi adalah segala-galanya.
Perhatian pemerintah terhadap kemiskinan seperti menemukan momentumnya setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.
Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
Program Penanggulangan Kemiskinan bersasaran (targeted poverty alleviation) paling serius dalam sejarah bangsa Indonesia adalah program IDT di sepertiga desa di Indonesia, dan program Takesra/Kukesra di dua pertiga desa lainnya. Keduanya didasarkan atas Inpres 5/1993 dan Inpres 3/1996, yang pertama dengan anggaran APBN dan yang kedua dari APBN ditambah bantuan konglomerat. Program IDT maupun Takesra/Kukesra keduanya dilaksanakan melalui pendekatan kelompok sasaran antara 15-30 kepala keluarga dengan pemberian modal bergulir, yang pertama (IDT) sebagai hibah dan yang kedua sebagai pinjaman/kredit mikro.
Meskipun terkesan sudah gagal total karena tidak ada lagi dana segar yang disalurkan kepada penduduk miskin, dan sudah ada program-program penggantinya yaitu PPK (Program Pengembangan Kecamatan), tetapi penelitian membuktikan sebaliknya.
Perlu dibahas tentang macam-macam dan sebab-sebab munculnya kemiskinan yang secara tidak langsung menjadi standar global itu. Pertama, kemiskinan kebudayaan; Biasanya disebabkan adanya kesalahan pada subyeknya. Misalny malas, tidak percaya diri, gengsi, tak memiliki jiwa wirausaha yang kompatibel, tidak mempunyai kemampuan dan keahlian, dan sebagainya.
Kedua, kemiskinan structural; Ini biasanya terjadi disebabkan faktor eksternal yang melatarbelakangi kemiskinan itu sendiri. Faktor eksternal itu biasanya disebabkan kinerja dari pemerintah di antaranya : pemerintah yang tidak adil, korupsi, paternalistik, birokrasi yang berbelit, dan sebagainya.
Selanjutnya ada beberapa dimensi dari akar kemiskinan tersebut. Isbandi Rukminto Adi, Phd menegaskan pula tentang akar kemiskinan berdasarkan level permasalahan dan membaginya menjadi beberapa dimensi, di antaranya: Pertama, dimensi Mikro : mentalitas materialistic dan ingin serba cepat (instan). Dua, dimensi Mezzo : melemahnya social trust (kepercayaan sosial) dalam suatu komunitas dan organisasi, dan otomatis hal ini sangat berpengaruh terhadap si subyek itu sendiri. Tiga, dimensi Makro : kesenjangan (ketidakadilan) pembangunan daerah yang minus (desa) dengan daerah yang surplus (kota), strategi pembangunan yang kurang tepat (tidak sesuai dengan kondisi sosio-demografis) masyarakat Indonesia. Empat, dimensi Global : adanya ketidakseimbangan relasi antara Negara yang sudah berkembang dengan Negara yang sedang berkembang.
maklum lagi mood-banget buat nge-post 'sesuatu' diblog tercintaku ini setelah liat viewer-nya kemarih hahaha...
sebenarnyta ini tugas sosiologiku udah lama juga, tadi waktu habis pulang dari masjid langsung buka laptop keinget deh sama artikel 'abal-abal'ku ini hahaha ^.^
udahlah yaa gak usah banyak bercuit lagi ;)
MARI DISIMAK ^^
Masalah Kemiskinan di Indonesia
Masyarakat miskin Indonesia mencapai
13,33 persen atau sebanyak 31,02 juta orang, dari jumlah penduduk
Indonesia. Ini data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2010
lalu. Di akhir tahun 2010, jumlah kemiskinan tersebut tentunya tidak jauh
berbeda pertambahan ataupun pengurangannya.
Ini berarti bahwa kemiskinan masih merupakan masalah besar bangsa yang sudah puluhan tahun merdeka ini. Bayangkan, dengan jumlah penduduk miskin sebesar itu, kita mencatatkan diri sebagai Negara yang orang miskinnya lebih banyak dari jumlah penduduk Negara tetangga Malaysia. Karena di waktu yang sama Malaysia berpenduduk 26,79 juta orng.
Ironi ini belum terjadi ketika di tahun 1975 dimana kemiskinan bukanlah topik bahasan utama di berbagai seminar dan surat-surat kabar. Baik masyarakat maupun pemerintah seperti tabu membahasnya. Pembangunan dianggap akan menghapuskan kemiskinan dengan sendirinya. Dan pakar ekonomi dengan analisis-analisisnya berdiri paling depan dalam barisan para pakar yang manganggap bahwa pertumbuhan ekonomi cukup mampu mengatasi segala masalah sosial ekonomi bangsa.
Selama periode 1976-1996 (20 tahun, Repelita II-V) angka kemiskinan Indonesia turun drastis dari 40% menjadi 11% yang dianggap cukup menjadi pembenaran bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun dalam periode itu adalah faktor penentunya. Maka krismon 1997-98 yang kembali meningkatkan angka kemiskinan menjadi 24% tahun 1998 dengan mudah dijadikan alasan kuat lain bahwa memang pertumbuhan ekonomi adalah segala-galanya.
Perhatian pemerintah terhadap kemiskinan seperti menemukan momentumnya setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.
Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
Program Penanggulangan Kemiskinan bersasaran (targeted poverty alleviation) paling serius dalam sejarah bangsa Indonesia adalah program IDT di sepertiga desa di Indonesia, dan program Takesra/Kukesra di dua pertiga desa lainnya. Keduanya didasarkan atas Inpres 5/1993 dan Inpres 3/1996, yang pertama dengan anggaran APBN dan yang kedua dari APBN ditambah bantuan konglomerat. Program IDT maupun Takesra/Kukesra keduanya dilaksanakan melalui pendekatan kelompok sasaran antara 15-30 kepala keluarga dengan pemberian modal bergulir, yang pertama (IDT) sebagai hibah dan yang kedua sebagai pinjaman/kredit mikro.
Meskipun terkesan sudah gagal total karena tidak ada lagi dana segar yang disalurkan kepada penduduk miskin, dan sudah ada program-program penggantinya yaitu PPK (Program Pengembangan Kecamatan), tetapi penelitian membuktikan sebaliknya.
Penyebab
kemiskinan
Persoalan kemiskinan di Negara
berkembang merupakan fenomena global. Karenanya peran berbagai pihak, baik
pemerintah, swasta, para pekerja sosial diperlukan dalam menangani permasalahan
kemiskinan sangat diperlukan. Terlebih dalam memberikan masukkan (input) dan
melakukan perencanaan strategis (strategic planning) tentang apa yang akan
menjadi suatu kebijakan dari pemerintah.Perlu dibahas tentang macam-macam dan sebab-sebab munculnya kemiskinan yang secara tidak langsung menjadi standar global itu. Pertama, kemiskinan kebudayaan; Biasanya disebabkan adanya kesalahan pada subyeknya. Misalny malas, tidak percaya diri, gengsi, tak memiliki jiwa wirausaha yang kompatibel, tidak mempunyai kemampuan dan keahlian, dan sebagainya.
Kedua, kemiskinan structural; Ini biasanya terjadi disebabkan faktor eksternal yang melatarbelakangi kemiskinan itu sendiri. Faktor eksternal itu biasanya disebabkan kinerja dari pemerintah di antaranya : pemerintah yang tidak adil, korupsi, paternalistik, birokrasi yang berbelit, dan sebagainya.
Selanjutnya ada beberapa dimensi dari akar kemiskinan tersebut. Isbandi Rukminto Adi, Phd menegaskan pula tentang akar kemiskinan berdasarkan level permasalahan dan membaginya menjadi beberapa dimensi, di antaranya: Pertama, dimensi Mikro : mentalitas materialistic dan ingin serba cepat (instan). Dua, dimensi Mezzo : melemahnya social trust (kepercayaan sosial) dalam suatu komunitas dan organisasi, dan otomatis hal ini sangat berpengaruh terhadap si subyek itu sendiri. Tiga, dimensi Makro : kesenjangan (ketidakadilan) pembangunan daerah yang minus (desa) dengan daerah yang surplus (kota), strategi pembangunan yang kurang tepat (tidak sesuai dengan kondisi sosio-demografis) masyarakat Indonesia. Empat, dimensi Global : adanya ketidakseimbangan relasi antara Negara yang sudah berkembang dengan Negara yang sedang berkembang.
Usaha kecil
Masalah lain yang kita hadapi adalah
kondisi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang berpotensi menyerap tenaga
kerja kurang terdidik, keberadaannya masih belum sepenuhnya mendapat perhatian
serius. Berbeda dengan usaha besar yang padat modal dan teknologi, dengan mudahnya
digelontori kredit perbankan dan berbagai kemudahan lainnya. Sebagai gambaran, sepanjang 2010,
sekitar 10-15 persen atau sekitar 790 ribu - 1,17 juta pelaku UMKM produksi di
Jawa Barat menutup usahanya dan beralih menjadi pedagang produk impor asal Cina.
Keuntungan yang lebih besar dan risiko yang lebih kecil menjadi alasan mereka
beralih (Pikiran Rakyat, 22 Desember 2010). Fakta ini menunjukkan bahwa serbuan
barang impor, terutama asal China telah mematikan usaha bidang produksi. Di
Jawa Barat saja mencapai sejuta UMKM, lalu bagaimana jika ditambah dari
provinsi lainnya. Misalkan satu UMKM menampung lima tenaga kerja, maka jutaan
orang akan kehilangan pekerjaan. Ini berarti jumlah penduduk miskin pun terus
meningkat. Baik pemerintah maupun pengamat
ekonomi mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011 bisa mencapai
6,2 persen. Namun hal itu sama sekali tidak berarti jika jumlah penduduk miskin
tetap banyak. Bahkan jumlah penduduk miskin akan terpicu naiknya harga Sembako
dan adanya rencana pemberlakuan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Misalnya ratusan ribu tukang ojek
akan menjerit ketika BBM dibatasi, sebagian di antaranya kemudian akan menjadi
penganggur. Daya beli masyarakat akan terpangkas besar-besaran, yang akhirnya
akan mendongkrak jumlah penduduk miskin. Kebijakan jalan pintas sering
ditempuh pemerintah untuk sekedar “meredam berita” kemiskinan. Lantas,
bagaimana solusi untuk mengendalikan pembengkakakan angka kemiskinan? Lebih
tepatnya, bagaimana upaya mensejahterakan penduduk miskin, dan mencegah
penduduk tidak miskin menjadi miskin. Instrumen yang ada pada pemerintah
sebenarnya sudah memadai, ada Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian
Sosial yang perangkatnya sampai ke tingkat daerah. Begitu pula seluruh Pemerintah
Daerah memiliki dinas/instansi yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.
Dalam hal ini pemerintah bisa bekerjasama dengan perusahaan besar yang
memiliki program corporate social responsibility (CSR) dan Perguruan
Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS) yang memiliki program pengabdian pada masyarakat
(PPM). Namun yang selalu menjadi masalah
adalah kemauan kuat dan muncul dari keinginan kuat untuk membantu rakyat miskin
menjadi lebih sejahtera. Apa yang dilakukan belum bersumber dari hati, dan
masih sekedar sebuah upaya menggugurkan kewajiban. Itulah sebabnya penduduk
miskin yang menjadi sasaran program tetap miskin cenderung tidak terangkat dari
kemiskinan.
